Minggu, 09 Januari 2011

KATA AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

MERDEKA !!!


YTH. PARA PIMPINAN DAN  SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN GARUT;
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI;
YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;
YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS PERKENAN SERTA KARUNIANYA, PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN BERSILATURAHIM DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT SERTA DAPAT BERSAMA-SAMA HADIR PADA RAPAT PARIPURNA TERBUKA DPRD KABUPATEN GARUT INI.

SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW. JUGA KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, PARA TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, IJINKANLAH FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGUCAPKAN  SELAMAT HARI LAHIRNYA PANCASILA SATU JUNI SEMBILAN BELAS EMPAT LIMA. MOMENTUM LAHIRNYA PANCASILA INI HARUS DIJADIKAN BAHAN INTROSPEKSI DIRI BAHWA KITA SELAMA INI SUDAH LUPA AKAN JATI DIRINYA BANGSA, LUPA AKAN IDIOLOGI BANGSA, DAN LUPA KEPADA  PENGGALI PANCASILA YAITU BUNG KARNO. BUNG KARNO BUKAN MILIK SEGOLONGAN KELOMPOK DAN BUKAN SERTA MERTA MILIK PDI PERJUANGAN TETAPI BUNG KARNO SUDAH MENJADI MILIK BANGSA INDONESIA, BUNG KARNO ADALAH PROKLAMATOR KEMERDEKAAN INDONESIA, DAN BUNG KARNO ADALAH SEORANG PAHLAWAN. FRAKSI PDI PERJUANGAN INGIN MENYAMPAIKAN PULA BAHWA PEKIK MERDEKA SEKALI LAGI PEKIK MERDEKA ADALAH PEKIKNYA BANGSA INDONESIA PEKIKNYA KEBANGSAAN NASIONAL KITA, DAN BUKAN SEMATA-MATA PEKIKNYA PDI PERJUANGAN. JANGANLAH SEORANGPUN ALERGI KALAU MENDENGAR PEKIK MERDEKA TERSEBUT TETAPI MARI KITA BERSAMA-SAMA MENYAMBUTNYA DENGAN KEPALAN TANGAN YANG KUAT.

DAN PADA KESEMPATAN INI PULA,  FRAKSI PDI PERJUANGAN TURUT MENGUCAPKAN BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA KEPADA KAWAN-KAWAN PARA AKTIVIS KEMANUSIAAN BAGI  RAKYAT GAZA PALESTINA, BAIK YANG  TERLUKA MAUPUN YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT DISERANG OLEH TENTARA ZIONIS ISRAEL.  FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGUTUK DENGAN KERAS PERISTIWA TERSEBUT. DAN MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MENDO’AKAN AGAR BANGSA PALESTINA SECEPATNYA MENJADI BANGSA YANG MERDEKA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA, DALAM KESEMPATAN INI KIRANYA PENTING DISAMPAIKAN KATA AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP PELEPASAN ASET DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DIBLOK MARGAWATI DAN BLOK SUKANEGLA KECAMATAN GARUT KOTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT; DAN RENCANA HIBAH ASET MILIK PEMDA BERUPA TANAH YANG TERLETAK DIBLOK CEMPAKA KECAMATAN KARANGPAWITAN KEPADA DKM DAARUT TAUBAH.

SETELAH MENDENGARKAN JAWABAN SAUDARA BUPATI DAN HASIL LAPORAN PANSUS DUA, PANSUS TIGA, DAN PANSUS EMPAT, SERTA HASIL SINKRONISASI DENGAN BERBAGAI KALANGAN, BAIK SKPD-SKPD TERKAIT, AKADEMISI, LSM, DAN WAWANCARA DENGAN SEBAGIAN MASYARAKAT,  MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN  DAPAT MENYAMPAIKAN BERBAGAI SARAN DAN MASUKAN  :

1.           BERKENAAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN GARUT. FRAKSI KAMI  DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN GARUT SECARA  PRINSIP FILOSOFISNYA TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004. DAN BERKENAAN DENGAN TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TELAH MENGIKUTI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008, OLEH KARENANYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN KABUPATEN GARUT KE DEPAN DI ATAS SEGALA-GALANYA DAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN HASIL LAPORAN PANSUS  DUA, MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN DAPAT MENYETUJUI  RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2005-2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH DENGAN CATATAN : PERTAMA, SECEPATNYA MENSOSIALISASIKAN RPJPD KE SELURUH APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN KEPADA PARA PELAJAR DAN MAHASISWA, MENGINGAT  PARA PELAJAR DAN MAHASISWA UNTUK   DUA PULUH TAHUN KEDEPAN MEREKA YANG AKAN MERASAKAN LANGSUNG MANFAAT RPJPD TERSEBUT; KEDUA, MEMPERBAIKI KALIMAT-KALIMAT YANG MASIH BERUPA COPYPASTE DAN MENYESUAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEDALAM MATRIK DISERTAI DENGAN TARGET PENCAPAIANNYA.
2.          BERKENAAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH. FRAKSI KAMI DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004  PASAL 15 AYAT 2, BAHWA PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN DALAM PROGRAM LEGISLASI DAERAH. OLEH KARENANYA UNTUK MENGISI ADANYA KEKOSONGAN HUKUM TERKAIT  PROLEGDA INI, MAKA PERLUNYA PERATURAN DAERAH.  PERLU DIPAHAMI PULA BAHWA KEKOSONGAN HUKUM TERSEBUT  TENTUNYA HARUS SEGERA DIISI, MENGINGAT KEBUTUHAN AKAN PENTINGNYA MEMBANGUN SINERGITAS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH. HAL INI SEJALAN DENGAN  TELAH DIATURNYA KEDUDUKAN BADAN LEGISLASI DAERAH SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DPRD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009.  DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INI DISARANKAN AGAR DIBANGUN SECARA SISTEMIK DAN TERENCANA GUNA MENJAGA KESEIMBANGAN DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL, SERTA MENGANTISIPASI DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH. DAN FRAKSI KAMI PUN SEPENDAPAT DENGAN JAWABAN SAUDARA BUPATI BAHWA PERLUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PROLEGDA INI YANG DIPANDANG SEBAGAI RESPON TERHADAP PENGAKUAN PROLEGDA DALAM KETENTUAN PASAL 81 AYAT 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.   DENGAN MEMPERHATIKAN  JAWABAN SAUDARA BUPATI,  HASIL LAPORAN PANSUS  TIGA, DAN RAPAT FRAKSI,  MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN DAPAT MENYETUJUI  RAPERDA TENTANG MEKANISME DAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GARUT UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

3.          BERKENAAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT. FRAKSI KAMI  PADA DASARNYA SEPENDAPAT DENGAN JAWABAN SAUDARA BUPATI DAN HASIL LAPORAN PANSUS BAHWA PERUBAHAN NAMA PDAM TIRTA DHARMA MENJADI PDAM TIRTA INTAN  DIHARAPKAN AKAN DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA SELURUH PELANGGAN. BENTUK PELAYANAN PRIMA YANG DIMAKSUD  ADALAH KUALITAS, KUANTITAS, DAN KUANTINUITAS AIR  YANG TERJAGA. KUALITAS AIR YANG SECARA KASAT MATA HARUS TIDAK BERWARNA, HAL INI JUGA SEJALAN DENGAN KUALITAS INTAN YANG BAIK MEMPUNYAI KEBENINGAN YANG SEMPURNA. KUANTITAS AIR YANG DIHARAPKAN DAPAT MENCUKUPI KEBUTUHAN DASAR, HAL INI JUGA SAMA DENGAN INTAN DIMANA INTAN YANG ADA DISELURUH DUNIA HANYALAH SEDIKIT, TETAPI DAPAT MENCUKUPI KEBUTUHAN DISELURUH DUNIA. KONTINUITAS AIR YANG SELAMA 24 JAM PER HARI, HAL TERSEBUT JUGA SEJALAN DENGAN INTAN SEBAGAI SIMBOL KEABADIAN. MENGINGAT  KEPENTINGAN AGAR DILAKUKANNYA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PDAM DISESUAIKAN DENGAN TIPE ORGANISASI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI  OTONOMI DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 DAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2007, HAL INI SEBAGAI PAYUNG HUKUM BERUPA PERATURAN, BAIK PERDA MAUPUN PERBUP YANG MENGATUR TENTANG ORGAN DAN STRUKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GARUT. 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH FRAKSI KAMI MENGKAJI SECARA MENDALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN OLEH SAUDARA BUPATI DAN LAPORAN HASIL PANSUS, MAKA ADA TIGA HAL YANG SEKIRANYA PERLU DIKAJI LAGI, YAITU PERTAMA, FRAKSI KAMI SEPENDAPAT DENGAN RANCANGAN  PERATURAN DAERAH DRAFT HASIL PEMBAHASAN PANSUS PASAL 21 AYAT (1) POINT C, TENTANG PERSYARATAN CALON DIREKTUR YANG BUNYINYA “MEMAHAMI MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR MINUM DAN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKASI MANAJEMEN PENGELOLAAM AIR MINUM, SETELAH DILANTIK SEBAGAI DIREKTUR DALAM HAL YANG BERSANGKUTAN BELUM MEMILIKI SERTIFIKASI DIMAKSUD”. SEDANGKAN PADA KONSEP DRAFT AWAL PERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH PASAL 20 AYAT (1) POINT C, YAKNI BUNYINYA “LULUS PELATIHAN MANAJEMEN AIR MINUM DI DALAM ATAU DILUAR NEGERI YANG TELAH TERAKREDITASI  DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKASI ATAU IJAZAH”.  KEDUA, BERKENAAN DENGAN TARIF AIR MINUM, MENGINGAT KEBUTUHAN AKAN AIR MERUPAKAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, HANYA DAPAT TERWUJUD APABILA DIKELOLA OLEH PDAM YANG MEMILIKI PELAYANAN YANG BAIK DAN OPTIMAL SERTA TARIF YANG TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT. SEHUBUNGAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, BAIK YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MAUPUN HASIL PEMBAHASAN PANSUS, KHUSUSNYA DALAM DRAFT AWAL PASAL 35 TENTANG TARIF AIR MINUM AYAT (3) MAUPUN DALAM DRAFT HASIL PEMBAHASAN PANSUS PASAL 36 TENTANG TARIF AIR MINUM AYAT (3), DALAM KONSEPNYA SAMA SEKALI DPRD KABUPATEN GARUT TIDAK MERUPAKAN BAGIAN DARI KONSULTASI DALAM PENENTUAN TARIF, PADAHAL PENENTUAN TARIF AIR MINUM SECARA TIDAK LANGSUNG BERKAITAN DENGAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, YANG MANA DPRD MERUPAKAN PRESENTASI RAKYAT, DAN DPRD MERUPAKAN UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH. KETIGA, SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BEROPERASINYA  PDAM UNIT CIKAJANG DALAM WAKTU DEKAT INI DENGAN PERKIRAAN JUMLAH PELANGGAN SEKITAR EMPAT  RIBU, SELANJUTNYA PERLU DIJELASKAN PULA BAHWA JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA DHARMA KABUPATEN GARUT SEKITAR DUA PULUH ENAM RIBU LEBIH. MAKA  APABILA JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA DHARMA KABUPATEN GARUT DIGABUNG DENGAN PDAM UNIT CIKAJANG AKAN BERJUMLAH TIGA PULUH RIBU LEBIH PELANGGAN. OLEH KARENANYA BERDASARKAN ASAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PDAM SERTA DAPAT MENGURANGI BEBAN ANGGARAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH, MAKA  BISA DIMUNGKINKAN DIANGKAT JUMLAH DEWAN PENGAWAS SEBANYAK 5 ORANG DAN DIREKSI 3 ORANG, HAL INI SESUAI DENGAN DRAFT AWAL USULAN PEMDA PASAL 11 AYAT (1) POINT B DAN PASAL 21 AYAT  (1) POINT B BISA DILAKSANAKAN  SECARA INKLUD.

OLEH KARENANYA, MENGINGAT TIGA PERMASALAHAN DI ATAS TADI SANGAT KRUSIAL DAN PRINSIP, MAKA  FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM KESEMPATAN INI  MENYATAKAN  AGAR DITANGGUHKAN DULU RANCANGAN PERATURAN DAERAH   TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT MENJADI PERATURAN DAERAH.

4.                BERKENAAN DENGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN  DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP PELEPASAN ASET DAERAH BERUPA TANAH TANG TERLETAK DIBLOK MARGAWATI DAN BLOK SUKANEGLA  KECAMATAN GARUT KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. FRAKSI KAMI SETELAH MENGKAJI SECARA MENDALAM DAN MEMPERHITUNGKAN SECARA EKONOMIS SERTA SISI MANFAATNYA. MAKA DAPAT SAJA MELAKUKAN PELEPASAN ASET DENGAN KETENTUAN : HARGA YANG SESUAI DENGAN NILAI JUAL YANG SEBENARNYA; PELEPASAN ASET TANAH INI DIHARAPKAN TIDAK BERKURANGNYA ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGANTI MODAL/ASET DENGAN LUAS YANG SAMA ATAU DENGAN NILAI PENJUALAN YANG SAMA ATAU LEBIH; MEMPERTIMBANGKAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH ADALAH UNTUK OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH YANG BERLEBIH DAN IDEAL, SERTA SECARA EKONOMIS LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI DAERAH; DAN PEMINDAHAN ASET INI HARUS MENGUNTUNGKAN MASYARAKAT, BAIK UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELUARGA, PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT DALAM BETERNAK, DAN DAPAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DAGING UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT, SERTA TERJAMINNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN DI SEKITARNYA. PADA DASARNYA FRAKSI PDI PERJUANGAN SEPENDAPAT DENGAN HASIL LAPORAN PANSUS UNTUK MENDUKUNG DAN MENDORONG SELAMA PROSES PEMINDAHTANGANANNYA ASET TERSEBUT DENGAN CATATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. HASIL KAJIAN FRAKSI KAMI  DENGAN MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 PASAL 45 DAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 PASAL 57, FRAKSI KAMI BERKESIMPULAN BAHWA PEMINDAHTANGANAN ASET SECARA HIBAH LEBIH TEPAT DIBANDINGKAN DENGAN TUKAR-MENUKAR ASET, PENJUALAN ASET, ATAU PENYERTAAN MODAL. DENGAN CARA HIBAH LEBIH AMAN DARI SISI EKSES HUKUM KE DEPANNYA. DI SAMPING ITU PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KE DEPANNYA BISA MELAKUKAN HAL YANG SAMA KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, MENGINGAT BANYAK ASET-ASET PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT YANG BERUPA TANAH YANG DIMANFAATKAN OLEH  PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT, TETAPI KEPEMILIKAN TANAHNYA MASIH PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT.

5. BERKENAAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP RENCANA HIBAH TANAH YANG TERLETAK DI PERUM BUMI CAMPAKA INDAH BLOK 5, KELURAHAN LEBAKJAYA, KECAMATAN KARANGPAWITAN KEPADA PENGURUS DKM MESJID DAARUT TAUBAH.  FRAKSI KAMI PADA PRINSIPNYA HIBAH TANAH TERSEBUT TIDAK MASALAH SEPANJANG BENAR-BENAR TELAH SESUAI DENGAN  KETENTUAN YANG BERLAKU, DAN  UNTUK TERTIB ADMINISTRASI MAKA AGAR SEGERA DIBUAT AKTE HIBAH. SEHUBUNGAN DENGAN LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN  DUA RIBU METER PERSEGI SESUAI DENGAN SURAT PERUM PERUMNAS NOMOR CAB IV/TSM/U-GRT/288/03/2000 TANGGAL 17 MARET 2000, AKAN TETAPI SETELAH DIUKUR SECARA RESMI OLEH BPN LUAS SEBENARNYA ADALAH  TIGA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH METER PERSEGI, OLEH KARENANYA SESEGERA MUNGKIN AGAR DIBUAT PERSETUJUAN DARI PERUM PERUMNAS SESUAI DENGAN LUAS HASIL PENGUKURAN BPN TERSEBUT, SEHINGGA TIDAK AKAN MANJADI MASALAH DIKEMUDIAN HARI.
DEMIKIANLAH KIRANYA KATA AKHIR  FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP NOTA PENGANTAR SAUDARA BUPATI BERKENAAN DENGAN PERSETUJUAN TIGA BUAH RAPERDA MENJADI PERDA, PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP PELEPASAN ASET DAERAH BERUPA TANAH TANG TERLETAK DIBLOK MARGAWATI DAN BLOK SUKANEGLA  KECAMATAN GARUT KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT; DAN BERKENAAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP RENCANA HIBAH TANAH YANG TERLETAK DI PERUM BUMI CAMPAKA INDAH BLOK 5, KELURAHAN LEBAKJAYA, KECAMATAN KARANGPAWITAN KEPADA PENGURUS DKM MESJID DAARUT TAUBAH YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. DAN TAK LUPA FRAKSI KAMI MENGUCAPKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGI KEPADA SELURUH ANGGOTA PANSUS SERTA PARA NOTULEN YANG DENGAN SEKUAT TENAGA DAN PIKIRANNYA DAPAT MENYELESAIKAN TUGASNYA DENGAN BAIK. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN.

WALLAHUL MUWAFIQ ILAA AQWAMITH TAHRIEQ
WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.

MERDEKA !!!


GARUT, 7 JUNI 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar