Minggu, 09 Januari 2011

KATA AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

MERDEKA !!!


YTH. PARA PIMPINAN DAN  SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN GARUT;
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI;
YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;
YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS PERKENAN SERTA KARUNIANYA, PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN BERSILATURAHIM DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT SERTA DAPAT BERSAMA-SAMA HADIR PADA RAPAT PARIPURNA TERBUKA DPRD KABUPATEN GARUT INI.

SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW. JUGA KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, PARA TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, IJINKANLAH FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGUCAPKAN  SELAMAT HARI LAHIRNYA PANCASILA SATU JUNI SEMBILAN BELAS EMPAT LIMA. MOMENTUM LAHIRNYA PANCASILA INI HARUS DIJADIKAN BAHAN INTROSPEKSI DIRI BAHWA KITA SELAMA INI SUDAH LUPA AKAN JATI DIRINYA BANGSA, LUPA AKAN IDIOLOGI BANGSA, DAN LUPA KEPADA  PENGGALI PANCASILA YAITU BUNG KARNO. BUNG KARNO BUKAN MILIK SEGOLONGAN KELOMPOK DAN BUKAN SERTA MERTA MILIK PDI PERJUANGAN TETAPI BUNG KARNO SUDAH MENJADI MILIK BANGSA INDONESIA, BUNG KARNO ADALAH PROKLAMATOR KEMERDEKAAN INDONESIA, DAN BUNG KARNO ADALAH SEORANG PAHLAWAN. FRAKSI PDI PERJUANGAN INGIN MENYAMPAIKAN PULA BAHWA PEKIK MERDEKA SEKALI LAGI PEKIK MERDEKA ADALAH PEKIKNYA BANGSA INDONESIA PEKIKNYA KEBANGSAAN NASIONAL KITA, DAN BUKAN SEMATA-MATA PEKIKNYA PDI PERJUANGAN. JANGANLAH SEORANGPUN ALERGI KALAU MENDENGAR PEKIK MERDEKA TERSEBUT TETAPI MARI KITA BERSAMA-SAMA MENYAMBUTNYA DENGAN KEPALAN TANGAN YANG KUAT.

DAN PADA KESEMPATAN INI PULA,  FRAKSI PDI PERJUANGAN TURUT MENGUCAPKAN BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA KEPADA KAWAN-KAWAN PARA AKTIVIS KEMANUSIAAN BAGI  RAKYAT GAZA PALESTINA, BAIK YANG  TERLUKA MAUPUN YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT DISERANG OLEH TENTARA ZIONIS ISRAEL.  FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGUTUK DENGAN KERAS PERISTIWA TERSEBUT. DAN MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MENDO’AKAN AGAR BANGSA PALESTINA SECEPATNYA MENJADI BANGSA YANG MERDEKA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA, DALAM KESEMPATAN INI KIRANYA PENTING DISAMPAIKAN KATA AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP PELEPASAN ASET DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DIBLOK MARGAWATI DAN BLOK SUKANEGLA KECAMATAN GARUT KOTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT; DAN RENCANA HIBAH ASET MILIK PEMDA BERUPA TANAH YANG TERLETAK DIBLOK CEMPAKA KECAMATAN KARANGPAWITAN KEPADA DKM DAARUT TAUBAH.

SETELAH MENDENGARKAN JAWABAN SAUDARA BUPATI DAN HASIL LAPORAN PANSUS DUA, PANSUS TIGA, DAN PANSUS EMPAT, SERTA HASIL SINKRONISASI DENGAN BERBAGAI KALANGAN, BAIK SKPD-SKPD TERKAIT, AKADEMISI, LSM, DAN WAWANCARA DENGAN SEBAGIAN MASYARAKAT,  MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN  DAPAT MENYAMPAIKAN BERBAGAI SARAN DAN MASUKAN  :

1.           BERKENAAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN GARUT. FRAKSI KAMI  DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN GARUT SECARA  PRINSIP FILOSOFISNYA TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004. DAN BERKENAAN DENGAN TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TELAH MENGIKUTI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008, OLEH KARENANYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN KABUPATEN GARUT KE DEPAN DI ATAS SEGALA-GALANYA DAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN HASIL LAPORAN PANSUS  DUA, MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN DAPAT MENYETUJUI  RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2005-2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH DENGAN CATATAN : PERTAMA, SECEPATNYA MENSOSIALISASIKAN RPJPD KE SELURUH APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN KEPADA PARA PELAJAR DAN MAHASISWA, MENGINGAT  PARA PELAJAR DAN MAHASISWA UNTUK   DUA PULUH TAHUN KEDEPAN MEREKA YANG AKAN MERASAKAN LANGSUNG MANFAAT RPJPD TERSEBUT; KEDUA, MEMPERBAIKI KALIMAT-KALIMAT YANG MASIH BERUPA COPYPASTE DAN MENYESUAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEDALAM MATRIK DISERTAI DENGAN TARGET PENCAPAIANNYA.
2.          BERKENAAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH. FRAKSI KAMI DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004  PASAL 15 AYAT 2, BAHWA PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN DALAM PROGRAM LEGISLASI DAERAH. OLEH KARENANYA UNTUK MENGISI ADANYA KEKOSONGAN HUKUM TERKAIT  PROLEGDA INI, MAKA PERLUNYA PERATURAN DAERAH.  PERLU DIPAHAMI PULA BAHWA KEKOSONGAN HUKUM TERSEBUT  TENTUNYA HARUS SEGERA DIISI, MENGINGAT KEBUTUHAN AKAN PENTINGNYA MEMBANGUN SINERGITAS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH. HAL INI SEJALAN DENGAN  TELAH DIATURNYA KEDUDUKAN BADAN LEGISLASI DAERAH SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DPRD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009.  DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INI DISARANKAN AGAR DIBANGUN SECARA SISTEMIK DAN TERENCANA GUNA MENJAGA KESEIMBANGAN DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL, SERTA MENGANTISIPASI DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH. DAN FRAKSI KAMI PUN SEPENDAPAT DENGAN JAWABAN SAUDARA BUPATI BAHWA PERLUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PROLEGDA INI YANG DIPANDANG SEBAGAI RESPON TERHADAP PENGAKUAN PROLEGDA DALAM KETENTUAN PASAL 81 AYAT 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.   DENGAN MEMPERHATIKAN  JAWABAN SAUDARA BUPATI,  HASIL LAPORAN PANSUS  TIGA, DAN RAPAT FRAKSI,  MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN DAPAT MENYETUJUI  RAPERDA TENTANG MEKANISME DAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GARUT UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

3.          BERKENAAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT. FRAKSI KAMI  PADA DASARNYA SEPENDAPAT DENGAN JAWABAN SAUDARA BUPATI DAN HASIL LAPORAN PANSUS BAHWA PERUBAHAN NAMA PDAM TIRTA DHARMA MENJADI PDAM TIRTA INTAN  DIHARAPKAN AKAN DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA SELURUH PELANGGAN. BENTUK PELAYANAN PRIMA YANG DIMAKSUD  ADALAH KUALITAS, KUANTITAS, DAN KUANTINUITAS AIR  YANG TERJAGA. KUALITAS AIR YANG SECARA KASAT MATA HARUS TIDAK BERWARNA, HAL INI JUGA SEJALAN DENGAN KUALITAS INTAN YANG BAIK MEMPUNYAI KEBENINGAN YANG SEMPURNA. KUANTITAS AIR YANG DIHARAPKAN DAPAT MENCUKUPI KEBUTUHAN DASAR, HAL INI JUGA SAMA DENGAN INTAN DIMANA INTAN YANG ADA DISELURUH DUNIA HANYALAH SEDIKIT, TETAPI DAPAT MENCUKUPI KEBUTUHAN DISELURUH DUNIA. KONTINUITAS AIR YANG SELAMA 24 JAM PER HARI, HAL TERSEBUT JUGA SEJALAN DENGAN INTAN SEBAGAI SIMBOL KEABADIAN. MENGINGAT  KEPENTINGAN AGAR DILAKUKANNYA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PDAM DISESUAIKAN DENGAN TIPE ORGANISASI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI  OTONOMI DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 DAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2007, HAL INI SEBAGAI PAYUNG HUKUM BERUPA PERATURAN, BAIK PERDA MAUPUN PERBUP YANG MENGATUR TENTANG ORGAN DAN STRUKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GARUT. 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH FRAKSI KAMI MENGKAJI SECARA MENDALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN OLEH SAUDARA BUPATI DAN LAPORAN HASIL PANSUS, MAKA ADA TIGA HAL YANG SEKIRANYA PERLU DIKAJI LAGI, YAITU PERTAMA, FRAKSI KAMI SEPENDAPAT DENGAN RANCANGAN  PERATURAN DAERAH DRAFT HASIL PEMBAHASAN PANSUS PASAL 21 AYAT (1) POINT C, TENTANG PERSYARATAN CALON DIREKTUR YANG BUNYINYA “MEMAHAMI MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR MINUM DAN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKASI MANAJEMEN PENGELOLAAM AIR MINUM, SETELAH DILANTIK SEBAGAI DIREKTUR DALAM HAL YANG BERSANGKUTAN BELUM MEMILIKI SERTIFIKASI DIMAKSUD”. SEDANGKAN PADA KONSEP DRAFT AWAL PERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH PASAL 20 AYAT (1) POINT C, YAKNI BUNYINYA “LULUS PELATIHAN MANAJEMEN AIR MINUM DI DALAM ATAU DILUAR NEGERI YANG TELAH TERAKREDITASI  DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKASI ATAU IJAZAH”.  KEDUA, BERKENAAN DENGAN TARIF AIR MINUM, MENGINGAT KEBUTUHAN AKAN AIR MERUPAKAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, HANYA DAPAT TERWUJUD APABILA DIKELOLA OLEH PDAM YANG MEMILIKI PELAYANAN YANG BAIK DAN OPTIMAL SERTA TARIF YANG TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT. SEHUBUNGAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, BAIK YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MAUPUN HASIL PEMBAHASAN PANSUS, KHUSUSNYA DALAM DRAFT AWAL PASAL 35 TENTANG TARIF AIR MINUM AYAT (3) MAUPUN DALAM DRAFT HASIL PEMBAHASAN PANSUS PASAL 36 TENTANG TARIF AIR MINUM AYAT (3), DALAM KONSEPNYA SAMA SEKALI DPRD KABUPATEN GARUT TIDAK MERUPAKAN BAGIAN DARI KONSULTASI DALAM PENENTUAN TARIF, PADAHAL PENENTUAN TARIF AIR MINUM SECARA TIDAK LANGSUNG BERKAITAN DENGAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, YANG MANA DPRD MERUPAKAN PRESENTASI RAKYAT, DAN DPRD MERUPAKAN UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH. KETIGA, SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BEROPERASINYA  PDAM UNIT CIKAJANG DALAM WAKTU DEKAT INI DENGAN PERKIRAAN JUMLAH PELANGGAN SEKITAR EMPAT  RIBU, SELANJUTNYA PERLU DIJELASKAN PULA BAHWA JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA DHARMA KABUPATEN GARUT SEKITAR DUA PULUH ENAM RIBU LEBIH. MAKA  APABILA JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA DHARMA KABUPATEN GARUT DIGABUNG DENGAN PDAM UNIT CIKAJANG AKAN BERJUMLAH TIGA PULUH RIBU LEBIH PELANGGAN. OLEH KARENANYA BERDASARKAN ASAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PDAM SERTA DAPAT MENGURANGI BEBAN ANGGARAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH, MAKA  BISA DIMUNGKINKAN DIANGKAT JUMLAH DEWAN PENGAWAS SEBANYAK 5 ORANG DAN DIREKSI 3 ORANG, HAL INI SESUAI DENGAN DRAFT AWAL USULAN PEMDA PASAL 11 AYAT (1) POINT B DAN PASAL 21 AYAT  (1) POINT B BISA DILAKSANAKAN  SECARA INKLUD.

OLEH KARENANYA, MENGINGAT TIGA PERMASALAHAN DI ATAS TADI SANGAT KRUSIAL DAN PRINSIP, MAKA  FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM KESEMPATAN INI  MENYATAKAN  AGAR DITANGGUHKAN DULU RANCANGAN PERATURAN DAERAH   TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT MENJADI PERATURAN DAERAH.

4.                BERKENAAN DENGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN  DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP PELEPASAN ASET DAERAH BERUPA TANAH TANG TERLETAK DIBLOK MARGAWATI DAN BLOK SUKANEGLA  KECAMATAN GARUT KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. FRAKSI KAMI SETELAH MENGKAJI SECARA MENDALAM DAN MEMPERHITUNGKAN SECARA EKONOMIS SERTA SISI MANFAATNYA. MAKA DAPAT SAJA MELAKUKAN PELEPASAN ASET DENGAN KETENTUAN : HARGA YANG SESUAI DENGAN NILAI JUAL YANG SEBENARNYA; PELEPASAN ASET TANAH INI DIHARAPKAN TIDAK BERKURANGNYA ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGANTI MODAL/ASET DENGAN LUAS YANG SAMA ATAU DENGAN NILAI PENJUALAN YANG SAMA ATAU LEBIH; MEMPERTIMBANGKAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH ADALAH UNTUK OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH YANG BERLEBIH DAN IDEAL, SERTA SECARA EKONOMIS LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI DAERAH; DAN PEMINDAHAN ASET INI HARUS MENGUNTUNGKAN MASYARAKAT, BAIK UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELUARGA, PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT DALAM BETERNAK, DAN DAPAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DAGING UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT, SERTA TERJAMINNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN DI SEKITARNYA. PADA DASARNYA FRAKSI PDI PERJUANGAN SEPENDAPAT DENGAN HASIL LAPORAN PANSUS UNTUK MENDUKUNG DAN MENDORONG SELAMA PROSES PEMINDAHTANGANANNYA ASET TERSEBUT DENGAN CATATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. HASIL KAJIAN FRAKSI KAMI  DENGAN MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 PASAL 45 DAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 PASAL 57, FRAKSI KAMI BERKESIMPULAN BAHWA PEMINDAHTANGANAN ASET SECARA HIBAH LEBIH TEPAT DIBANDINGKAN DENGAN TUKAR-MENUKAR ASET, PENJUALAN ASET, ATAU PENYERTAAN MODAL. DENGAN CARA HIBAH LEBIH AMAN DARI SISI EKSES HUKUM KE DEPANNYA. DI SAMPING ITU PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KE DEPANNYA BISA MELAKUKAN HAL YANG SAMA KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, MENGINGAT BANYAK ASET-ASET PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT YANG BERUPA TANAH YANG DIMANFAATKAN OLEH  PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT, TETAPI KEPEMILIKAN TANAHNYA MASIH PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT.

5. BERKENAAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP RENCANA HIBAH TANAH YANG TERLETAK DI PERUM BUMI CAMPAKA INDAH BLOK 5, KELURAHAN LEBAKJAYA, KECAMATAN KARANGPAWITAN KEPADA PENGURUS DKM MESJID DAARUT TAUBAH.  FRAKSI KAMI PADA PRINSIPNYA HIBAH TANAH TERSEBUT TIDAK MASALAH SEPANJANG BENAR-BENAR TELAH SESUAI DENGAN  KETENTUAN YANG BERLAKU, DAN  UNTUK TERTIB ADMINISTRASI MAKA AGAR SEGERA DIBUAT AKTE HIBAH. SEHUBUNGAN DENGAN LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN  DUA RIBU METER PERSEGI SESUAI DENGAN SURAT PERUM PERUMNAS NOMOR CAB IV/TSM/U-GRT/288/03/2000 TANGGAL 17 MARET 2000, AKAN TETAPI SETELAH DIUKUR SECARA RESMI OLEH BPN LUAS SEBENARNYA ADALAH  TIGA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH METER PERSEGI, OLEH KARENANYA SESEGERA MUNGKIN AGAR DIBUAT PERSETUJUAN DARI PERUM PERUMNAS SESUAI DENGAN LUAS HASIL PENGUKURAN BPN TERSEBUT, SEHINGGA TIDAK AKAN MANJADI MASALAH DIKEMUDIAN HARI.
DEMIKIANLAH KIRANYA KATA AKHIR  FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP NOTA PENGANTAR SAUDARA BUPATI BERKENAAN DENGAN PERSETUJUAN TIGA BUAH RAPERDA MENJADI PERDA, PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP PELEPASAN ASET DAERAH BERUPA TANAH TANG TERLETAK DIBLOK MARGAWATI DAN BLOK SUKANEGLA  KECAMATAN GARUT KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT; DAN BERKENAAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP RENCANA HIBAH TANAH YANG TERLETAK DI PERUM BUMI CAMPAKA INDAH BLOK 5, KELURAHAN LEBAKJAYA, KECAMATAN KARANGPAWITAN KEPADA PENGURUS DKM MESJID DAARUT TAUBAH YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. DAN TAK LUPA FRAKSI KAMI MENGUCAPKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGI KEPADA SELURUH ANGGOTA PANSUS SERTA PARA NOTULEN YANG DENGAN SEKUAT TENAGA DAN PIKIRANNYA DAPAT MENYELESAIKAN TUGASNYA DENGAN BAIK. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN.

WALLAHUL MUWAFIQ ILAA AQWAMITH TAHRIEQ
WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.

MERDEKA !!!


GARUT, 7 JUNI 2010

PENDAPAT DAN KATA AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RAPERDA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

MERDEKA !!!


YTH. PIMPINAN DAN  ANGGOTA DPRD KABUPATEN GARUT;
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI;
YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;
YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SOPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS PERKENAN SERTA KARUNIANYA, PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN BERSILATURAHIM DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT SERTA DAPAT BERSAMA-SAMA HADIR PADA RAPAT PARIPURNA TERBUKA DPRD KABUPATEN GARUT INI.

SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SHOLULUHU WASSALAM. JUGA KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, PARA TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, FRAKSI PDI PERJUANGAN TERLEBIH DAHULU INGIN MENYAMPAIKAN SUATU PENILAIAN YANG APRESIATIF KEPADA SAUDARA BUPATI DAN SAUDARA SEKRETARIS DAERAH YANG MENURUT PENILAIAN DARI FRAKSI KAMI SUDAH SINERGITAS DAN HARMONIS DALAM BERSIKAP MAUPUN BERTINDAK, DALAM BERBAGAI KEBIJAKAN MENJALANKAN PEMERINTAHANNYA. HAL INI KAMI SENGAJA SAMPAIKAN MENGINGAT ADA SUATU PEPATAH DARI BUNG KARNO, “BAHWA SEORANG PEMIMPIN DIMANAPUN DAN KAPANPUN AKAN SELALU DINILAI OLEH RAKYATNYA, BAIK YANG BERKAITAN DENGAN APA YANG DITULIS, APA YANG DIUCAPKAN, APA YANG DILAKUKAN, APA YANG TIDAK DILAKUKAN, DAN KADANGKALA DIAMNYAPUN SELALU DINILAI OLEH RAKYAT”.  SELANJUTNYA BERKAITAN DENGAN SEJAUHMANA TAHAPAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH SAUDARA BUPATI, PADA DASARNYA FRAKSI KAMI MENILAI BAHWA TAHAPAN PEMBANGUNAN YANG SEDANG BERJALAN HINGGA TAHUN KEDUA MASA JABATAN SAUDARA BUPATI  SUDAH PADA TAHAP REVOLUSI INVESTMEN YAITU SUATU UPAYA DALAM MENATA PENGGUNAAN MODAL, BAIK MODAL SUMBER DAYA MANUSIA MAUPUN MODAL MATERIAL DALAM MENGISI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GARUT INI, YANG MUDAH-MUDAHAN DENGAN KERJA KERAS SELURUH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH  AKAN MENCAPAI TAHAPAN SELANJUTNYA YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR DENGAN RIDHO ALLAH SWT.
DAN JUGA FRAKSI KAMI TIDAK HENTI-HENTINYA INGIN MENYAMPAIKAN DORONGAN MORAL KEPADA SAUDARA BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH DALAM MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI TANPA ADA INTERVENSI DARI SIAPAPUN APALAGI INTERVENSI DARI PIHAK LUAR YANG KEPENTINGANNYA HANYA SESAAT. OLEH KARENANYA SANGAT RELEVAN APA YANG DISAMPAIKAN BUNG KARNO PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945, YAKNI : “……HANYA PEMIMPIN YANG BERANI MENGAMBIL SIKAP DALAM TANGAN SENDIRI, AKAN DAPAT BERDIRI DENGAN KUAT DAN DICINTAI RAKYATNYA…….”.
    
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

DALAM KESEMPATAN INI KIRANYA PENTING DISAMPAIKAN PENDAPAT DAN KATA AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RAPERDA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2010, HAL INI MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL SEBAGAIMANA TERSURAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 25 TAHUN 2009.

BERKENAAN DENGAN JAWABAN SAUDARA BUPATI, PADA PRINSIPNYA FRAKSI KAMI DAPAT MEMAHAMI BERBAGAI JAWABAN SAUDARA BUPATI, MESKIPUN MASIH ADA PERTANYAAN-PERTANYAAN DARI FRAKSI KAMI YANG BELUM DIJAWAB SECARA JELAS DAN TRANSPARAN. OLEH KARENANYA UNTUK PEMBAHASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 YANG TIDAK LAMA LAGI AKAN DIBAHAS BERSAMA-SAMA DENGAN DPRD HARUSLAH MEMPERHATIKAN PERATURAN-PERATURAN, BAIK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 BAHWA ANGGARAN DAERAH YANG DISUSUN HARUS BENAR-BENAR MENCERMINKAN KEPENTINGAN DAN PENGHARAPAN MASYARAKAT DENGAN BERPEGANG PADA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG EKONOMIS, EFISIEN DAN EFEKTIF MELALUI PARADIGMA ANGGARAN DAERAH YANG DIPERLUKAN, YAITU :

1.   ANGGARAN DAERAH HARUS BERTUMPU PADA KEPENTINGAN PUBLIK;
2.   ANGGARAN DAERAH HARUS DIKELOLA DENGAN HASIL YANG BAIK DAN BIAYA RENDAH;
3.   ANGGARAN DAERAH HARUS MAMPU MEMBERIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SECARA RASIONAL UNTUK KESELURUHAN SIKLUS ANGGARAN;
4.   ANGGARAN DAERAH HARUS DIKELOLA DENGAN PENDEKATAN KINERJA UNTUK SELURUH JENIS PENGELUARAN MAUPUN PENDAPATAN;
5.   ANGGARAN DAERAH HARUS MAMPU MENUMBUHKAN PROFESIONALISME KERJA DI SETIAP ORGANISASI TERKAIT;
6.   ANGGARAN BELANJA AGAR MENGKEDEPANKAN ASAS EFISIENSI DAN MENGHINDARI DABEL ANGGARAN, YANG TIDAK RASIONAL, YANG CENDERUNG BOROS DAN YANG TIDAK PEKA TERHADAP KRISIS DAN KONDISI KEMISKINAN MASYARAKAT; 
7.   PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANGGARAN HARUS SEMAKIN DIDEKATKAN PADA DESA DAN KECAMATAN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA BERKENAAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN HARUS KONSEKUEN DAN DIAWASI OLEH SELURUH MASYARAKAT, MISALNYA :

1.     PROGRAM DAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MENDESAK BAIK SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR. MAKA  HARUS EFEKTIF DAN  EFISIENS DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DAN TEPAT SASARAN KARENA SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI, DAN INFRASTRUKTIR MERUPAKAN URUSAN WAJIB DAN PRIORITAS. APALAGI SEKTOR PERTANIAN MERUPAKAN TULANG PUNGGUNG PEMBANGUNAN MASYARAKAT KABUPATEN GARUT.

2.     JAWABAN SAUDARA BUPATI BERKENAAN DENGAN KEGIATAN DI DINAS BINA MARGA YANG PELAKSANAANNYA DIINDIKASIKAN TIDAK SESUAI DENGAN RAB PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2010, TERUTAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN PEDESAAN, MISALNYA PEMBANGUNAN JALAN RAPAT BETON DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIKELET, DI DESA PAMALAYAN KECAMATAN CIKELET DAN DI DESA LINGGAMANIK KECAMATAN CIKELET. PADA PRINSIPNYA FRAKSI KAMI DAPAT MEMAHAMI PENJELASAN SAUDARA BUPATI. OLEH KARENANYA PADA MASA YANG AKAN DATANG KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK BETUL-BETUL MEMBERIKAN BERBAGAI  DOKUMEN  PROGRAM DAN KEGIATAN, BAIK YANG BERUPA DIPA MAUPUN  RKA NYA, SEHINGGA MEMPERMUDAH BAGI DPRD DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASANNYA, SEBAGAIMANA DIPERINTAHKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010, DAN PERATURAN DPRD KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2009 ; YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN APBD.

3.     DALAM BELANJA DAERAH YANG SIFATNYA MENGIKAT SEBAGAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK HARUS BETUL-BETUL DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN YANG MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT KECIL.

4.     DALAM PENGANGGARAN BELANJA PROGRAM SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI TERJADINYA RAWAN DAYA BELI MASYARAKAT YANG DIAKIBATKAN KONDISI EKONOMI MAKRO YANG MASIH FLUKTUATIF SERTA PROGRAM ANTISIPASI MENGHADAPI HARI RAYA IDUL FITRI, NATAL DAN TAHUN BARU 2011, HARUS BETUL-BETUL OPTIMAL DALAM PENGAWASANNYA TERUTAMA IMPLEMENTASI DI LAPANGAN.

5.     SAUDARA BUPATI HARUS TEGAS DALAM MELAKUKAN RESTRUKTURISASI  BIROKRASI DI DINAS KESEHATAN DAN SESEGERA MUNGKIN MELAKUKAN PENGGANTIAN TERHADAP PEJABAT-PEJABAT DINAS KESEHATAN YANG TIDAK KAPABEL DALAM PEKERJAANNYA TERMASUK PEMBUAT MUNCULNYA BERBAGAI KASUS-KASUS YANG MEMALUKAN. FRAKSI KAMI MENILAI PENANGANAN YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA BUPATI MASIH LAMBAN DAN TERKESAN TAKUT.

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BERBAGAI ARGUMENTASI JAWABAN SAUDARA BUPATI DAN MENGINGAT PROSEDUR PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 SUDAH SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYETUJUI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

DEMIKIANLAH KATA AKHIR FRAKSI INI DISAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN. TETAPI SEBELUMNYA IJINKANLAH KAMI MEMBACAKAN SEBUAH PANTUN :

NGANYAM BILIK KEUDAH BERES
ULAH WAKA BALIK MUN ACAN BERES


WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.

MERDEKA !!!


GARUT, 8 SEPTEMBER 2010

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RAPERDA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
MERDEKA !!!


YTH. PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN GARUT;
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI;
YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;
YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SOPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS PERKENAN SERTA KARUNIANYA, PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN BERSILATURAHIM DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT SERTA DAPAT BERSAMA-SAMA HADIR PARA RAPAT PARIPURNA TERBUKA DPRD KABUPATEN GARUT.

SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW.  TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.

EMPAT HARI LAGI TEPATNYA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2010 ATAU SATU SYAWAL 1431 HIJRIYAH SELURUH UMAT ISLAM AKAN MEMPERINGATI HARI  KEMENANGANNYA, SELAMA SEBULAN PENUH KITA MENJALANKAN IBADAH PUASA DAN DIAKHIRI DENGAN IDUL FITRI, MAKA PADA KESEMPATAN INI ANGGOTA FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYAMPAIKAN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN.  MUDAH-MUDAHAN MOMENTUM IDUL FITRI, BAGI SELURUH PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT SELALU BERKINERJA BAIK, BERDEDIKASI, DAN LOYALITAS, KHUSUSNYA BAGI SAUDARA BUPATI MOMENTUM IDUL FITRI INI DAPAT MENGIMPLEMENTASIKAN DEMOKRASI TERPIMPIN. SEBAGAIMANA BUNG KARNO SAMPAIKAN BAHWA HAKEKAT DEMOKRASI TERPIMPIN DIIBARATKAN SEBUAH ORKESTA, DIMANA SAUDARA BUPATI SEBAGAI DIRIGEN DAN  SAUDARA WAKIL BUPATI, SEKDA SERTA SELURUH SOPD SEBAGAI PEMAIN ORKESTA, SEMUA PEMAIN ORKESTA HARUS MEMAINKAN MUSIKNYA SEBAGAIMANA DIISYARATKAN OLEH DIRIGEN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA, DALAM KESEMPATAN INI KIRANYA PENTING DISAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RAPERDA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2010, HAL INI MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL SEBAGAIMANA TERSURAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007. 

SEBAGAIMANA ARAH KEBIJAKAN BELANJA PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010, DIPRIORITASKAN UNTUK MEMENUHI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1.                 PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MENDESAK BAIK SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR. NAMUN FAKTANYA DALAM BELANJA LANGSUNG UNTUK DINAS PENDIDIKAN MENGALAMI PENAMBAHAN SEBESAR 10,7% PADAHAL IDEALNYA HARUS 20%,  UNTUK SEKTOR EKONOMI TERUTAMA PENAMBAHAN ANGGARAN DI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA HANYA SEBESAR 17,9% PADAHAL IDEALNYA HARUS 25%, PENAMBAHAN ANGGARAN DI DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN HANYA SEBESAR 9,8% PADAHAL IDEALNYA 15%, PENAMBAHAN ANGGARAN DI BADAN KETAHANAN PANGAN HANYA SEBESAR 4,7% PADAHAL IDEALNYA 10%. KEMUDIAN UNTUK SEKTOR-SEKTOR INFRASTRUKTUR, TERUTAMA PENAMBAHAN ANGGARAN DI DINAS BINA MARGA HANYA 4,5% PADAHAL SEHARUSNYA 10%, PENAMBAHAN ANGGARAN DI DINAS SDAP HANYA SEBESAR 15,2% SEHARUSNYA 25%. DAN FRAKSI KAMI MENYETUJUI PENAMBAHAN ANGGARAN DI DINAS KESEHATAN YANG HANYA 2,6%, MENGINGAT KOMITMEN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN JAJARANNYA YANG DIRAGUKAN KAPABILITASNYA SERTA REPOSISI MUTASI YANG BELUM DILAKSANAKAN. KEMUDIAN KEGIATAN DI DINAS BINA MARGA MASIH DITEMUKAN KEGIATAN YANG PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI DENGAN RAB PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2010 TERUTAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN JALAN PEDESAAN, MISALNYA PEMBANGUNAN JALAN RAPAT BETON DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIKELET YANG SEHARUSNYA 270 METER HANYA DIKERJAKAN 70 METER, DI DESA PAMALAYAN KECAMATAN CIKELET YANG SEHARUSNYA 270 METER HANYA DIKERJAKAN 20 METER, DAN DI DESA LINGGAMANIK KECAMATAN CIKELET SAMPAI SEKARANG BELUM ADA KEGIATAN FISIK PEMBANGUNANNYA.

2.                 BELANJA YANG SIFATNYA MENGIKAT SEBAGAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, MISALNYA PENAMBAHAN ANGGARAN DI DINAS PERHUBUNGAN YANG HANYA  11,6% PADAHAL IDEALNYA 20%, DAN PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK KECAMATAN HANYA 15,8% PADAHAL SEHARUSNYA 30%. OLEH KARENANYA FRAKSI MEMPERTANYAKAN MENGAPA ANGGARAN UNTUK KECAMATAN SANGAT KECIL ?. SEDANGKAN ANGGARAN UNTUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SERTA KANTOR PPTSP SUDAH SESUAI SESUAI DENGAN BEBAN KERJANYA.

3.                 DALAM FLAPON ANGGARAN APBD PERUBAHAN 2010 UNTUK MENDUKUNG BELANJA PROGRAM ANTISIPASI TERJADINYA RAWAN DAYA BELI MASYARAKAT YANG DIAKIBATKAN KONDISI EKONOMI MAKRO YANG MASIH FLUKTUATIF SERTA PROGRAM ANTISIPASI MENGHADAPI HARI RAYA IDUL FITRI, NATAL DAN TAHUN BARU 2011 MASIH BELUM JELAS PENGANGGARANNYA ? (MOHON PENJELASAN)

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA BERKAITAN DENGAN UPAYA-UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN YANG SIFATNYA MENGIKAT. FRAKSI KAMI MEMINTA PENJELASAN LEBIH LANJUT DARI SAUDARA BUPATI SEBAGAI BERIKUT :

1.         MENGAPA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT YANG DIALOKASIKAN PADA BELANJA LANGSUNG, BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT HINGGA KINI BELUM CAIR ?

2.         MENGAPA ANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM MASIH DIANGGARKAN DALAM APBD PERUBAHAN KURANG DARI 0,01 % DARI TOTAL APBD PERUBAHAN 2010 ?

3.         MENGAPA TUNJANGAN PROFESI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD BELUM DITERIMA BAGI YANG BERHAK PADAHAL ANGGARANNYA SUDAH TERSEDIA DALAM APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2010 ?

DAN BERKENAAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAIMANA PENJELASAN NOTA PENGANTAR SAUDARA BUPATI DAN HASIL DARI SINKRONISASI. FRAKSI KAMI PADA PRINSIPNYA SANGAT MEMAHAMI BERBAGAI PROSES DAN ASUMSI-ASUMSI SUMBER PENDAPATANNYA YANG DISAMPAIKAN OLEH TAPD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN. DAN SEBELUM DIAKHIRI PANDANGAN FRAKSI INI, ADA SEBUAH PANTUN :

NGAWANGUN BUMI DI SUKAMAJU,
BAHAN PAGEURNA  TI SURALAYA,
PANGWANGUNAN MOAL MAJU,
LAMUN ANGGARANANA TEU AYA.

WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.

MERDEKA !!!





GARUT, 6 SEPTEMBER 2010

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGENAI HIBAH DAN SPJ BTL PJU

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,
MERDEKA !!!

YTH. PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. GARUT;
YTH. SAUDARA WAKIL BUPATI;
YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT ATAU YANG MEWAKILINYA;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;
YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SOPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,
MARILAH KITA BERSAMA-SAMA, MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS RAHMAT DAN RIDHO-NYA, KEPADA KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN, KEKUATAN, DAN INSYA ALLAH KESEHATAN, UNTUK MELANJUTKAN IBADAH KITA, KARYA KITA, SERTA TUGAS DAN PENGABDIAN KITA KEPADA MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA TERCINTA.

SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW.  TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
PADA KESEMPATAN INI, FRAKSI KAMI MEMINTA KLARIFIKASI KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENGENAI BEREDARNYA SECARA TERTULIS DAN BERMETERAI YAITU SUATU KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI DAN WAKIL BUPATI “PERIHAL PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN DI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PERIODE 2009 – 2014. OLEH KARENANYA, UNTUK MENYIKAPI HAL TERSEBUT, FRAKSI KAMI BERPENDAPAT, BAHWA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA SECARA JELAS DIURAIKAN DALAM PASAL 25 DAN PASAL 26 TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. DALAM UNDANG-UNDANG TERSEBUT BAHWA WAKIL BUPATI ADALAH PEMBANTU TUGAS-TUGAS BUPATI, DAN TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KEWENANGAN. WAKIL BUPATI CUKUP MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN PROGRAM KERJANYA SEBAGAI PEMBANTU BUPATI. SETELAH MENGKAJI KEDALAMAN KEDUA PASAL TERSEBUT, MAKA BENTUK KESEPAKATAN PERIHAL PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN KELEMBAGAAN YANG DIMAKSUD KALAU MEMANG BENAR ADANYA  SUDAH MERUPAKAN TINDAKAN INKONSTITUSIONAL ATAU  MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  DAN SANGAT RISKAN BERDAMPAK PADA TERGANGGUNYA KINERJA PEMERINTAHAN YANG AKHIR-AKHIR INI MEMANG KITA RASAKAN, DAN AKAN MEMUNCULKAN KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT. OLEH KARENANYA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK DAN MORAL KEPADA MASYARAKAT, FRAKSI KAMI MOHON KLARIFIKASINYA DARI SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI !

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,
BERBEKAL PADA PEMAHAMAN TEORITIS, PEMAHAMAN YURIDIS,  NASKAH AKADEMIK DAN HASIL LAPORAN PANSUS BAHWA :
A.              BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGAN BARANG DAERAH BERUPA TANAH DI BLOK MARGAWATI DAN SUKANEGLA DALAM BENTUK HIBAH.
SEBAGAIMANA TERSIRAT DAN TERSURAT DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH, PASAL 45 DAN PASAL 46, DAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, PASAL 57 DAN PASAL 58.   SELANJUTNYA DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN PANSUS BAHWA PEMINDAHTANGANAN BARANG YANG BERUPA TANAH INI DALAM BENTUK HIBAH LEBIH AMAN DARI SISI EKSES HUKUM KE DEPANNYA.
MAKA, FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYETUJUI PEMINDAHTANGAN BARANG DAERAH BERUPA TANAH DI BLOK MARGAWATI DAN SUKANEGLA DALAM BENTUK HIBAH. NAMUN FRAKSI KAMI MEMINTA KOMITMEN  PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT SEBAGAI PENERIMA HIBAH PEMINDAHTANGANAN ASET TANAH INI HARUS MENGUNTUNGKAN MASYARAKAT; BAIK UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELUARGA, PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT DALAM BETERNAK, DAN DAPAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DAGING UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT, DAN TERJAMINNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN DI SEKITARNYA, SELANJUTNYA BAHWA TUJUAN HIBAH INI UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN LAYANAN DASAR UMUM, SERTA PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH SEBAGAIMANA PASAL PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2005.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
B.                    BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT PERUBAHAN KERJASAMA TENTANG PENGALIHAN SISTEM  SPJBTL DARI ABODEMEN MENJADI METERISASI KWH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DENGAN PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN GARUT.

MENGINGAT PENERANGAN JALAN UMUM MERUPAKAN FASILITAS VITAL YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT, BAIK SEBAGAI SARANA KEAMANAN BAGI PARA PENGGUNA JALAN, SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANTU KELANCARAN DISTRIBUSI BARANG, DAN UNTUK MEMPERMUDAH SUASANA PERKOTAAN SEHINGGA PJU DAPAT DIKATAKAN PULA MEMILIKI FUNGSI ESTETIKA. SEMENTARA DISISI LAIN,  PEMBAYARAN BEBAN PEMANFAATAN PJU YANG KECENDERUNGAN TARIF DASAR LISTRIK TERUS NAIK, SEHINGGA MENGURANGI PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH.

SETELAH DIKAJI KEDALAMANNYA DI PANSUS, MAKA PENGALIHAN PENGELOLAAN PJU DARI SISTEM ABODEMEN MENJADI SISTEM METERISASI KWH  BANYAK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM NOTA BUPATI SEBAGAI BERIKUT :
1.      PEMASANGAN KWH PJU DAPAT MENGHITUNG PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK SETIAP BULAN SECARA PASTI;
2.      MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGHEMATAN PEMBAYARAN REKENING PJU, DAN
3.      PEMASANGAN PJU LIAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN, MENGINGAT DAPAT DIKONTROL MELALUI PEMBAYARAN.
4.      TERJADINYA PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK BAGI KEPENTINGAN PJU SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.

OLEH KARENANYA DALAM MEMENUHI ASPEK LEGAL DAN BERBAGAI PERTIMBANGAN DI ATAS TADI. MAKA, FRAKSI PDI PERJUANGAN DAPAT MENYETUJUI PERUBAHAN KERJASAMA TENTANG PENGALIHAN SISTEM  SPJBTL DARI ABODEMEN MENJADI METERISASI KWH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DENGAN PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN GARUT.

DEMIKIANLAH PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN INI DISAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA,
”POHON KALUA  TUMBUH DI TAMAN
MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN”

WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.
MERDEKA !!!

GARUT, 11 NOPEMBER  2010

PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP NOTA PENGANTAR KEUANGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
MERDEKA !!!


YTH. PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. GARUT;
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI;
YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;
YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SOPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.


TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS PERKENAN SERTA KARUNIANYA, PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN BERSILATURAHIM DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT SERTA DAPAT BERSAMA-SAMA HADIR PARA RAPAT PARIPURNA TERBUKA DPRD KABUPATEN GARUT.

SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW.  TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.

BESOK HARI TEPATNYA TANGGAL 22 DESEMBER 2010, KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MERAYAKAN HARI IBU. SEMOGA MOMENTUM HARI IBU DAPAT DIJADIKAN SARANA BAGI KITA UNTUK MENDO’AKAN KEPADA IBU DAN BAPAK KITA, BAIK YANG MASIH HIDUP MAUPUN YANG SUDAH WAFAT. AGAR MEREKA SELAMA DI HARI TUANYA DAPAT MENIKMATI KEBAHAGIAAN, DAN KITA SELALU BERHARAP DO’A RESTUNYA, SERTA BAGI ORANG TUA KITA YANG SUDAH WAFAT, KITA DO’AKAN AGAR MEREKA DITEMPATKAN YANG LAYAK DISISI-NYA. AMIN

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA, DALAM KESEMPATAN INI KIRANYA PENTING DISAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP NOTA PENGANTAR KEUANGAN RAPBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2011, HAL INI MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL SEBAGAIMANA TERSURAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2010.

SETELAH MENYIMAK SECARA MENDALAM NOTA PENGANTAR KEUANGAN SAUDARA BUPATI ADA SEBUAH KEJUJURAN YANG TULUS DAN SEBUAH PENGAKUAN BAHWA SEJAK DILANTIKNYA SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2009 HINGGA SEKARANG PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT MASIH BELUM MEMPERLIHATKAN KEBERHASILAN DAN KECENDERUNGAN MENGALAMI PENURUNAN.  DALAM PENGAKUANNYA SAUDARA BUPATI MEMPREDIKSI BAHWA TAHUN 2011 AKAN MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN DAN PERMASALAHAN POKOK, YAKNI MASIH TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA, MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN,  PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI YANG MASIH MENGHADAPI BERBAGAI KENDALA, KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG MASIH RENDAH, KURANGNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN, UPAYA STABILISASI HARGA DAN PENGAMANAN PASOKAN BAHAN POKOK YANG BELUM MEMADAI, BELUM ADA UPAYA MENDORONG  DAYA SAING SEKTOR RIIL, REVITALISASI PERTANIAN YANG MASIH TERBATAS, SERTA EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN YANG BELUM OPTIMAL. OLEH KARENANYA FRAKSI KAMI MENGHARGAI KEJUJURAN SAUDARA BUPATI SEKALIGUS FRAKSI KAMI KECEWA ATAS PENGAKUANNYA YANG BLAK-BLAKAN BAHWA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI HINGGA KINI BELUM MAMPU MEMBANGUN GARUT. PENGAKUAN SAUDARA BUPATI TERSEBUT YANG DISAMPAIKAN DALAM NOTA PENGANTAR KEUANGAN RAPBD TAHUN 2011  HARUS DISIKAPI SECARA OBYEKTIF OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN GARUT UNTUK DIMINTA KETERANGANNYA.

DISAMPING ITU, BERKENAAN DENGAN KETIDAKTEGASAN DAN LAMBAT ATAU RAGU-RAGU SAUDARA BUPATI DALAM MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN, SEHINGGA BERDAMPAK PADA BERLARUT-LARUTNYA  MASALAH DEMI MASALAH, TERUTAMA BERKENAAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI DAN  MASALAH SEKDA YANG TIDAK JELAS.  DAN DITAMBAH LAGI MASALAH CPNS YANG HASILNYA MENYISAKAN PERSOALAN. BERDASARKAN BERBAGAI LAPORAN YANG DITERIMA OLEH FRAKSI KAMI, MEMPERLIHATKAN BAHWA ADA INDIKASI-INDIKASI KETIDAKTRANSPARANAN DAN PEMBOHONGAN PUBLIK TERUTAMA BAGI 16 RIBU PESERTA CPNS YANG TIDAK LULUS. MEREKA TIDAK LULUS CPNS SEBAGAIAN BESAR BUKAN KARENA TIDAK MAMPU MENGERJAKAN SOAL TES TETAPI KARENA ADA INDIKASI KONGKALIKONG OKNUM YANG MENGAKU DEKAT DENGAN BUPATI YANG MENSIASATI  AGAR PESERTA CPNS YANG BERDUIT ATAU YANG DAPAT MEMBERIKAN IMBALAN SEKITAR 85 JUTA RUPIAH DAPAT LULUS MENJADI CPNS DAN KENYATAANNYA MEMANG MEREKA LULUS.  OLEH KARENANYA, FRAKSI KAMI  AKAN MENGAJUKAN HAK MEMINTA KETERANGAN KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA, FRAKSI KAMI MEMINTA PENJELASAN BERKENAAN DENGAN TARGET PENCAPAIANNYA, MANFAAT DAN ASUMSI ANGGARANNYA DIDALAM MENJAWAB PERMASALAHAN DAN TANTANGAN  YANG DIHADAPI PADA  TAHUN 2011, YAITU BERKENAAN DENGAN  (1) PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH, (2) PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA, (3) PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, (4) PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA, (5) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN ENERGI, SERTA (6) PENATAAN  RUANG DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

SELANJUTNYA, SEBAGAIMANA  NOTA PENGANTAR SAUDARA BUPATI BAHWA GAMBARAN PROYEKSI  PENDAPATAN RAPBD TAHUN 2011 SEBESAR 1,499 TRILYUN RUPIAH LEBIH YANG MENGALAMI KENAIKAN 7,7% DARI APBD 2010. FRAKSI KAMI MENGHARGAI BERBAGAI UPAYA SAUDARA BUPATI  DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RAPBD TAHUN 2011 MESKIPUN JAUH DARI HARAPAN.  SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN RAPBD TAHUN 2011 YAKNI BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH  YANG DIPROYEKSIKAN HANYA 108,003 MILYAR RUPIAH LEBIH ATAU HANYA MENINGKAT 4,1% DARI APBD TAHUN 2010. KOMPONEN PAD TERSEBUT BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.  DALAM HAL INI, FRAKSI KAMI MEMPERTANYAKAN MENGENAI SEJAUHMANA IMPLEMENTASI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN GARUT TAHUN 2011, APALAGI PER 1 JANUARI 2011 PAJAK  BPHTB  SEPENUHNYA DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN (MOHON PENJELASAN).

SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DIPROYEKSIKAN SEBESAR 1,344 TRILYUN RUPIAH LEBIH. FRAKSI KAMI BERPANDANGAN BAHWA SEHARUSNYA DANA PERIMBANGAN UNTUK KABUPATEN GARUT DIPROYEKSIKAN MENGALAMI KENAIKAN SEKITAR 16%. MENURUT INFORMASI YANG FRAKSI KAMI TERIMA,  PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  TERMASUK YANG  LAMBAT DALAM MELOBI PUSAT DALAM MENGKONDISIKAN BANTUAN PERIMBANGAN, MENGAPA ? (MOHON PENJELASAN). DAN BERKENAAN DENGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH LAINNYA BELUM MAKSIMAL DAN KECENDERUNGAN MENURUN. ADAPUN ALASAN DARI SAUDARA BUPATI BAHWA BELUM MAKSIMALNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR INI DISEBABKAN BELUM DIPEROLEHNYA PAGU DEFINITIF BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI. NAMUN KIRANYA SAUDARA BUPATI HARUS MAMPU MEMPROYEKSIKAN BESARAN PENDAPATAN DARI SEKTOR TERSEBUT ? (MOHON PENJELASAN)

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA, SEBAGAIMANA NOTA PENGANTAR KEUANGAN SAUDARA BUPATI BERKENAAN BESARAN ANGGARAN PADA BIDANG BELANJA DIPROYEKSIKAN SEBESAR 1,505 TRILYUN RUPIAH LEBIH ATAU MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 0,8% DARI APBD 2010. BERDASARKAN PARAMETER ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD DIPROYEKSIKAN  DALAM RAPBD TAHUN 2011 SEHARUSNYA 1,8 TRILYUN (MOHON PENJELASAN).

ADAPUN ALOKASI KEBUTUHAN BELANJA, DISAMPING UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG DIPROYEKSIKAN SEBESAR 1,117 TRILYUN RUPIAH LEBIH DAN BELANJA LANGSUNG SEBESAR 387,826 MILYAR RUPIAH LEBIH. BERKENAAN DENGAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG DIALOKASIKAN SEBESAR 77,353 MILYAR RUPIAH LEBIH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERDESAAN. OLEH KARENANYA, BERKENAAN DENGAN TUNJANGAN PERBAIKAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA (TPAPD) YANG DIPROYEKSIKAN OLEH PEMDA SEBESAR 22,436 MILYAR RUPIAH LEBIH. BERDASARKAN BERBAGAI MASUKAN BAHWA SEHARUSNYA TPAPD YANG KHUSUSNYA TUNJANGAN UNTUK KEPALA DESA HARUS DIALOKASIKAN SEBESAR  2,5 JUTA RUPIAH PER KEPALA DESA. HAL INI PERLU DIREALISASIKAN MENGINGAT TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA SANGAT BERAT.

SEBAGAIMANA PENJELASAN DALAM NOTA PENGANTAR KEUANGAN BAHWA PENDELEGASIAN PERAN DAN KECAMATAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT, PENINGKATAN ANGGARAN OPERASIONAL KECAMATAN DAN PEMBERDAYAAN CAMAT DALAM PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA SERTA REORIENTASI PERAN DAN FUNGSI UPTD, OLEH KARENANYA FRAKSI KAMI MEMINTA PENJELASAN BERAPA ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN UNTUK KECAMATAN SEBAB DALAM RAPBD TAHUN 2011 ALOKASI ANGGARAN UNTUK KECAMATAN DALAM RANGKA MENJALANKAN KEWENANGAN BUPATI BELUM ADA KEJELASAN ?  

TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
SEHUBUNGAN DENGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG YANG DIPROYEKSIKAN SEBESAR 387,826 MILYAR RUPIAH LEBIH. FRAKSI KAMI SEPAKAT BAHWA ALOKASI BELANJA LANGSUNG UNTUK PROGRAM DASAR SEBESAR 268,037 MILYAR RUPIAH LEBIH, YANG MENJADI PERTANYAAN FRAKSI KAMI, APAKAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN SUDAH MENUNJANG PADA PROGRAM PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN ATAU HANYA KAMUFLASE SAJA (MOHON PENJELASAN TARGET CAPAIAN, MANFAAT, DAN URAIAN ANGGARAN)?; DAN APAKAH ANGGARAN UNTUK SEKTOR KESEHATAN SUDAH MENUNJANG PADA TERSEDIA DAN TERLAYANINYA MASYARAKAT AKAN KESEHATAN (MOHON PENJELASAN TARGET CAPAIAN, MANFAAT, DAN URAIAN ANGGARAN) ?.

SELANJUTNYA PROGRAM PRIORITAS YANG TERKAIT UPAYA MEWUJUDKAN TEMA PEMBANGUNAN 2011 MELALUI PENGEMBANGAN AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI, KELAUTAN, PARIWISATA DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DENGAN ALOKASI ANGGARAN 92,217 MILYAR RUPIAH LEBIH. YANG MENJADI PERTANYAAN FRAKSI KAMI, APAKAH PEMERATAAN ANGGARAN INI SUDAH SESUAI DENGAN RPJMD ATAU HANYA SEKEDAR BAGI-BAGI DUIT. (MOHON PENJELASAN)

SEMENTARA ITU, FRAKSI KAMI MEMINTA PENJELASAN DALAM HAL PEMBIAYAAN, MENGENAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DIPROYEKSIKAN ANGGARAN SEBESAR 18,024 MILYAR RUPIAH LEBIH. SEDANGKAN UNTUK PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH DIPROYEKSIKAN ANGGARAN SEBESAR 11,575 MILYAR RUPIAH LEBIH. OLEH KARENANYA ADA SELISIH SEBESAR 6,449 MILYAR RUPIAH. FRAKSI KAMI MEMPERTANYAKAN SELSIH PENERIMAAN PEMBIAYAAN  DIALOKASIKAN UNTUK SILPA ATAU DI TRANSFER KE DANA CADANGAN ATAU PENYERTAAN MODAL KE BUMD. (MOHON PENJELASAN).
  
DEMIKIANLAH PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DISAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN.

WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.

MERDEKA !!!



GARUT, 21 DESEMBER 2010

Minggu, 02 Januari 2011

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN


ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,
MERDEKA !!!

YTH. PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. GARUT;
YTH. SAUDARA WAKIL BUPATI;
YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT ATAU YANG MEWAKILINYA;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;
YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SOPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,
MARILAH KITA BERSAMA-SAMA, MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS RAHMAT DAN RIDHO-NYA, KEPADA KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN, KEKUATAN, DAN INSYA ALLAH KESEHATAN, UNTUK MELANJUTKAN IBADAH KITA, KARYA KITA, SERTA TUGAS DAN PENGABDIAN KITA KEPADA MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA TERCINTA.

SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW.  TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
PADA KESEMPATAN INI, FRAKSI KAMI MEMINTA KLARIFIKASI KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENGENAI BEREDARNYA SECARA TERTULIS DAN BERMETERAI YAITU SUATU KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI DAN WAKIL BUPATI “PERIHAL PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN DI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PERIODE 2009 – 2014. OLEH KARENANYA, UNTUK MENYIKAPI HAL TERSEBUT, FRAKSI KAMI BERPENDAPAT, BAHWA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA SECARA JELAS DIURAIKAN DALAM PASAL 25 DAN PASAL 26 TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. DALAM UNDANG-UNDANG TERSEBUT BAHWA WAKIL BUPATI ADALAH PEMBANTU TUGAS-TUGAS BUPATI, DAN TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KEWENANGAN. WAKIL BUPATI CUKUP MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN PROGRAM KERJANYA SEBAGAI PEMBANTU BUPATI. SETELAH MENGKAJI KEDALAMAN KEDUA PASAL TERSEBUT, MAKA BENTUK KESEPAKATAN PERIHAL PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN KELEMBAGAAN YANG DIMAKSUD KALAU MEMANG BENAR ADANYA  SUDAH MERUPAKAN TINDAKAN INKONSTITUSIONAL ATAU  MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  DAN SANGAT RISKAN BERDAMPAK PADA TERGANGGUNYA KINERJA PEMERINTAHAN YANG AKHIR-AKHIR INI MEMANG KITA RASAKAN, DAN AKAN MEMUNCULKAN KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT. OLEH KARENANYA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK DAN MORAL KEPADA MASYARAKAT, FRAKSI KAMI MOHON KLARIFIKASINYA DARI SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI !

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,
BERBEKAL PADA PEMAHAMAN TEORITIS, PEMAHAMAN YURIDIS,  NASKAH AKADEMIK DAN HASIL LAPORAN PANSUS BAHWA :
  1. BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGAN BARANG DAERAH BERUPA TANAH DI BLOK MARGAWATI DAN SUKANEGLA DALAM BENTUK HIBAH.
SEBAGAIMANA TERSIRAT DAN TERSURAT DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH, PASAL 45 DAN PASAL 46, DAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, PASAL 57 DAN PASAL 58.   SELANJUTNYA DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN PANSUS BAHWA PEMINDAHTANGANAN BARANG YANG BERUPA TANAH INI DALAM BENTUK HIBAH LEBIH AMAN DARI SISI EKSES HUKUM KE DEPANNYA.
MAKA, FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYETUJUI PEMINDAHTANGAN BARANG DAERAH BERUPA TANAH DI BLOK MARGAWATI DAN SUKANEGLA DALAM BENTUK HIBAH. NAMUN FRAKSI KAMI MEMINTA KOMITMEN  PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT SEBAGAI PENERIMA HIBAH PEMINDAHTANGANAN ASET TANAH INI HARUS MENGUNTUNGKAN MASYARAKAT; BAIK UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELUARGA, PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT DALAM BETERNAK, DAN DAPAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DAGING UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT, DAN TERJAMINNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN DI SEKITARNYA, SELANJUTNYA BAHWA TUJUAN HIBAH INI UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN LAYANAN DASAR UMUM, SERTA PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH SEBAGAIMANA PASAL PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2005.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
  1. BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT PERUBAHAN KERJASAMA TENTANG PENGALIHAN SISTEM  SPJBTL DARI ABODEMEN MENJADI METERISASI KWH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DENGAN PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN GARUT.

MENGINGAT PENERANGAN JALAN UMUM MERUPAKAN FASILITAS VITAL YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT, BAIK SEBAGAI SARANA KEAMANAN BAGI PARA PENGGUNA JALAN, SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANTU KELANCARAN DISTRIBUSI BARANG, DAN UNTUK MEMPERMUDAH SUASANA PERKOTAAN SEHINGGA PJU DAPAT DIKATAKAN PULA MEMILIKI FUNGSI ESTETIKA. SEMENTARA DISISI LAIN,  PEMBAYARAN BEBAN PEMANFAATAN PJU YANG KECENDERUNGAN TARIF DASAR LISTRIK TERUS NAIK, SEHINGGA MENGURANGI PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH.

SETELAH DIKAJI KEDALAMANNYA DI PANSUS, MAKA PENGALIHAN PENGELOLAAN PJU DARI SISTEM ABODEMEN MENJADI SISTEM METERISASI KWH  BANYAK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM NOTA BUPATI SEBAGAI BERIKUT :
  1. PEMASANGAN KWH PJU DAPAT MENGHITUNG PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK SETIAP BULAN SECARA PASTI;
  2. MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGHEMATAN PEMBAYARAN REKENING PJU, DAN
  3. PEMASANGAN PJU LIAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN, MENGINGAT DAPAT DIKONTROL MELALUI PEMBAYARAN.
  4. TERJADINYA PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK BAGI KEPENTINGAN PJU SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.

OLEH KARENANYA DALAM MEMENUHI ASPEK LEGAL DAN BERBAGAI PERTIMBANGAN DI ATAS TADI. MAKA, FRAKSI PDI PERJUANGAN DAPATMENYETUJUI PERUBAHAN KERJASAMA TENTANG PENGALIHAN SISTEM  SPJBTL DARI ABODEMEN MENJADI METERISASI KWH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DENGAN PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN GARUT.

DEMIKIANLAH PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN INI DISAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA,
”POHON KALUA  TUMBUH DI TAMAN
MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN”

WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.
MERDEKA !!!