BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
MERDEKA !!!
YTH. PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. GARUT;
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI;
YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;
YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SOPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.
TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS PERKENAN SERTA KARUNIANYA, PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN BERSILATURAHIM DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT SERTA DAPAT BERSAMA-SAMA HADIR PARA RAPAT PARIPURNA TERBUKA DPRD KABUPATEN GARUT.
SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW. TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.
BESOK HARI TEPATNYA TANGGAL 22 DESEMBER 2010, KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MERAYAKAN HARI IBU. SEMOGA MOMENTUM HARI IBU DAPAT DIJADIKAN SARANA BAGI KITA UNTUK MENDO’AKAN KEPADA IBU DAN BAPAK KITA, BAIK YANG MASIH HIDUP MAUPUN YANG SUDAH WAFAT. AGAR MEREKA SELAMA DI HARI TUANYA DAPAT MENIKMATI KEBAHAGIAAN, DAN KITA SELALU BERHARAP DO’A RESTUNYA, SERTA BAGI ORANG TUA KITA YANG SUDAH WAFAT, KITA DO’AKAN AGAR MEREKA DITEMPATKAN YANG LAYAK DISISI-NYA. AMIN
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA, DALAM KESEMPATAN INI KIRANYA PENTING DISAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP NOTA PENGANTAR KEUANGAN RAPBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2011, HAL INI MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL SEBAGAIMANA TERSURAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2010.
SETELAH MENYIMAK SECARA MENDALAM NOTA PENGANTAR KEUANGAN SAUDARA BUPATI ADA SEBUAH KEJUJURAN YANG TULUS DAN SEBUAH PENGAKUAN BAHWA SEJAK DILANTIKNYA SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2009 HINGGA SEKARANG PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT MASIH BELUM MEMPERLIHATKAN KEBERHASILAN DAN KECENDERUNGAN MENGALAMI PENURUNAN. DALAM PENGAKUANNYA SAUDARA BUPATI MEMPREDIKSI BAHWA TAHUN 2011 AKAN MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN DAN PERMASALAHAN POKOK, YAKNI MASIH TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA, MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI YANG MASIH MENGHADAPI BERBAGAI KENDALA, KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG MASIH RENDAH, KURANGNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN, UPAYA STABILISASI HARGA DAN PENGAMANAN PASOKAN BAHAN POKOK YANG BELUM MEMADAI, BELUM ADA UPAYA MENDORONG DAYA SAING SEKTOR RIIL, REVITALISASI PERTANIAN YANG MASIH TERBATAS, SERTA EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN YANG BELUM OPTIMAL. OLEH KARENANYA FRAKSI KAMI MENGHARGAI KEJUJURAN SAUDARA BUPATI SEKALIGUS FRAKSI KAMI KECEWA ATAS PENGAKUANNYA YANG BLAK-BLAKAN BAHWA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI HINGGA KINI BELUM MAMPU MEMBANGUN GARUT. PENGAKUAN SAUDARA BUPATI TERSEBUT YANG DISAMPAIKAN DALAM NOTA PENGANTAR KEUANGAN RAPBD TAHUN 2011 HARUS DISIKAPI SECARA OBYEKTIF OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN GARUT UNTUK DIMINTA KETERANGANNYA.
DISAMPING ITU, BERKENAAN DENGAN KETIDAKTEGASAN DAN LAMBAT ATAU RAGU-RAGU SAUDARA BUPATI DALAM MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN, SEHINGGA BERDAMPAK PADA BERLARUT-LARUTNYA MASALAH DEMI MASALAH, TERUTAMA BERKENAAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI DAN MASALAH SEKDA YANG TIDAK JELAS. DAN DITAMBAH LAGI MASALAH CPNS YANG HASILNYA MENYISAKAN PERSOALAN. BERDASARKAN BERBAGAI LAPORAN YANG DITERIMA OLEH FRAKSI KAMI, MEMPERLIHATKAN BAHWA ADA INDIKASI-INDIKASI KETIDAKTRANSPARANAN DAN PEMBOHONGAN PUBLIK TERUTAMA BAGI 16 RIBU PESERTA CPNS YANG TIDAK LULUS. MEREKA TIDAK LULUS CPNS SEBAGAIAN BESAR BUKAN KARENA TIDAK MAMPU MENGERJAKAN SOAL TES TETAPI KARENA ADA INDIKASI KONGKALIKONG OKNUM YANG MENGAKU DEKAT DENGAN BUPATI YANG MENSIASATI AGAR PESERTA CPNS YANG BERDUIT ATAU YANG DAPAT MEMBERIKAN IMBALAN SEKITAR 85 JUTA RUPIAH DAPAT LULUS MENJADI CPNS DAN KENYATAANNYA MEMANG MEREKA LULUS. OLEH KARENANYA, FRAKSI KAMI AKAN MENGAJUKAN HAK MEMINTA KETERANGAN KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA, FRAKSI KAMI MEMINTA PENJELASAN BERKENAAN DENGAN TARGET PENCAPAIANNYA, MANFAAT DAN ASUMSI ANGGARANNYA DIDALAM MENJAWAB PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI PADA TAHUN 2011, YAITU BERKENAAN DENGAN (1) PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH, (2) PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA, (3) PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, (4) PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA, (5) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN ENERGI, SERTA (6) PENATAAN RUANG DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.
SELANJUTNYA, SEBAGAIMANA NOTA PENGANTAR SAUDARA BUPATI BAHWA GAMBARAN PROYEKSI PENDAPATAN RAPBD TAHUN 2011 SEBESAR 1,499 TRILYUN RUPIAH LEBIH YANG MENGALAMI KENAIKAN 7,7% DARI APBD 2010. FRAKSI KAMI MENGHARGAI BERBAGAI UPAYA SAUDARA BUPATI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RAPBD TAHUN 2011 MESKIPUN JAUH DARI HARAPAN. SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN RAPBD TAHUN 2011 YAKNI BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN HANYA 108,003 MILYAR RUPIAH LEBIH ATAU HANYA MENINGKAT 4,1% DARI APBD TAHUN 2010. KOMPONEN PAD TERSEBUT BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. DALAM HAL INI, FRAKSI KAMI MEMPERTANYAKAN MENGENAI SEJAUHMANA IMPLEMENTASI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN GARUT TAHUN 2011, APALAGI PER 1 JANUARI 2011 PAJAK BPHTB SEPENUHNYA DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN (MOHON PENJELASAN).
SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DIPROYEKSIKAN SEBESAR 1,344 TRILYUN RUPIAH LEBIH. FRAKSI KAMI BERPANDANGAN BAHWA SEHARUSNYA DANA PERIMBANGAN UNTUK KABUPATEN GARUT DIPROYEKSIKAN MENGALAMI KENAIKAN SEKITAR 16%. MENURUT INFORMASI YANG FRAKSI KAMI TERIMA, PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TERMASUK YANG LAMBAT DALAM MELOBI PUSAT DALAM MENGKONDISIKAN BANTUAN PERIMBANGAN, MENGAPA ? (MOHON PENJELASAN). DAN BERKENAAN DENGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH LAINNYA BELUM MAKSIMAL DAN KECENDERUNGAN MENURUN. ADAPUN ALASAN DARI SAUDARA BUPATI BAHWA BELUM MAKSIMALNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR INI DISEBABKAN BELUM DIPEROLEHNYA PAGU DEFINITIF BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI. NAMUN KIRANYA SAUDARA BUPATI HARUS MAMPU MEMPROYEKSIKAN BESARAN PENDAPATAN DARI SEKTOR TERSEBUT ? (MOHON PENJELASAN)
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
SELANJUTNYA, SEBAGAIMANA NOTA PENGANTAR KEUANGAN SAUDARA BUPATI BERKENAAN BESARAN ANGGARAN PADA BIDANG BELANJA DIPROYEKSIKAN SEBESAR 1,505 TRILYUN RUPIAH LEBIH ATAU MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 0,8% DARI APBD 2010. BERDASARKAN PARAMETER ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD DIPROYEKSIKAN DALAM RAPBD TAHUN 2011 SEHARUSNYA 1,8 TRILYUN (MOHON PENJELASAN).
ADAPUN ALOKASI KEBUTUHAN BELANJA, DISAMPING UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG DIPROYEKSIKAN SEBESAR 1,117 TRILYUN RUPIAH LEBIH DAN BELANJA LANGSUNG SEBESAR 387,826 MILYAR RUPIAH LEBIH. BERKENAAN DENGAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG DIALOKASIKAN SEBESAR 77,353 MILYAR RUPIAH LEBIH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERDESAAN. OLEH KARENANYA, BERKENAAN DENGAN TUNJANGAN PERBAIKAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA (TPAPD) YANG DIPROYEKSIKAN OLEH PEMDA SEBESAR 22,436 MILYAR RUPIAH LEBIH. BERDASARKAN BERBAGAI MASUKAN BAHWA SEHARUSNYA TPAPD YANG KHUSUSNYA TUNJANGAN UNTUK KEPALA DESA HARUS DIALOKASIKAN SEBESAR 2,5 JUTA RUPIAH PER KEPALA DESA. HAL INI PERLU DIREALISASIKAN MENGINGAT TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA SANGAT BERAT.
SEBAGAIMANA PENJELASAN DALAM NOTA PENGANTAR KEUANGAN BAHWA PENDELEGASIAN PERAN DAN KECAMATAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT, PENINGKATAN ANGGARAN OPERASIONAL KECAMATAN DAN PEMBERDAYAAN CAMAT DALAM PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA SERTA REORIENTASI PERAN DAN FUNGSI UPTD, OLEH KARENANYA FRAKSI KAMI MEMINTA PENJELASAN BERAPA ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN UNTUK KECAMATAN SEBAB DALAM RAPBD TAHUN 2011 ALOKASI ANGGARAN UNTUK KECAMATAN DALAM RANGKA MENJALANKAN KEWENANGAN BUPATI BELUM ADA KEJELASAN ?
TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
SEHUBUNGAN DENGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG YANG DIPROYEKSIKAN SEBESAR 387,826 MILYAR RUPIAH LEBIH. FRAKSI KAMI SEPAKAT BAHWA ALOKASI BELANJA LANGSUNG UNTUK PROGRAM DASAR SEBESAR 268,037 MILYAR RUPIAH LEBIH, YANG MENJADI PERTANYAAN FRAKSI KAMI, APAKAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN SUDAH MENUNJANG PADA PROGRAM PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN ATAU HANYA KAMUFLASE SAJA (MOHON PENJELASAN TARGET CAPAIAN, MANFAAT, DAN URAIAN ANGGARAN)?; DAN APAKAH ANGGARAN UNTUK SEKTOR KESEHATAN SUDAH MENUNJANG PADA TERSEDIA DAN TERLAYANINYA MASYARAKAT AKAN KESEHATAN (MOHON PENJELASAN TARGET CAPAIAN, MANFAAT, DAN URAIAN ANGGARAN) ?.
SELANJUTNYA PROGRAM PRIORITAS YANG TERKAIT UPAYA MEWUJUDKAN TEMA PEMBANGUNAN 2011 MELALUI PENGEMBANGAN AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI, KELAUTAN, PARIWISATA DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DENGAN ALOKASI ANGGARAN 92,217 MILYAR RUPIAH LEBIH. YANG MENJADI PERTANYAAN FRAKSI KAMI, APAKAH PEMERATAAN ANGGARAN INI SUDAH SESUAI DENGAN RPJMD ATAU HANYA SEKEDAR BAGI-BAGI DUIT. (MOHON PENJELASAN)
SEMENTARA ITU, FRAKSI KAMI MEMINTA PENJELASAN DALAM HAL PEMBIAYAAN, MENGENAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DIPROYEKSIKAN ANGGARAN SEBESAR 18,024 MILYAR RUPIAH LEBIH. SEDANGKAN UNTUK PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH DIPROYEKSIKAN ANGGARAN SEBESAR 11,575 MILYAR RUPIAH LEBIH. OLEH KARENANYA ADA SELISIH SEBESAR 6,449 MILYAR RUPIAH. FRAKSI KAMI MEMPERTANYAKAN SELSIH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DIALOKASIKAN UNTUK SILPA ATAU DI TRANSFER KE DANA CADANGAN ATAU PENYERTAAN MODAL KE BUMD. (MOHON PENJELASAN).
DEMIKIANLAH PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DISAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN.
WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.
MERDEKA !!!
GARUT, 21 DESEMBER 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar