PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,

MERDEKA !!!

YTH. PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. GARUT;

YTH. SAUDARA WAKIL BUPATI;

YTH. UNSUR-UNSUR MUSPIDA KABUPATEN GARUT ATAU YANG MEWAKILINYA;

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GARUT;

YANG SAYA HORMATI SAUDARA SEKERTARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN, SERTA PARA KEPALA SOPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,

MARILAH KITA BERSAMA-SAMA, MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA, KARENA ATAS RAHMAT DAN RIDHO-NYA, KEPADA KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN, KEKUATAN, DAN INSYA ALLAH KESEHATAN, UNTUK MELANJUTKAN IBADAH KITA, KARYA KITA, SERTA TUGAS DAN PENGABDIAN KITA KEPADA MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA TERCINTA.

SHALAWAT DAN SALAM SEJAHTERA, SENANTIASA KITA CURAHKAN SERTA SEMOGA TERLIMPAH CURAH SELAMANYA KEPADA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW.  TABI’IN DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA YANG TAAT PADA AJARAN DAN SUNNAHNYA, SEMOGA SENANTIASA MEMPEROLEH LIMPAHAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA HINGGA DI AKHIR ZAMAN, AMIN YA ROBBAL’ALAMIN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PADA KESEMPATAN INI, FRAKSI KAMI MEMINTA KLARIFIKASI KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENGENAI BEREDARNYA SECARA TERTULIS DAN BERMETERAI YAITU SUATU KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI DAN WAKIL BUPATI “PERIHAL PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN DI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PERIODE 2009 – 2014. OLEH KARENANYA, UNTUK MENYIKAPI HAL TERSEBUT, FRAKSI KAMI BERPENDAPAT, BAHWA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA SECARA JELAS DIURAIKAN DALAM PASAL 25 DAN PASAL 26 TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. DALAM UNDANG-UNDANG TERSEBUT BAHWA WAKIL BUPATI ADALAH PEMBANTU TUGAS-TUGAS BUPATI, DAN TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KEWENANGAN. WAKIL BUPATI CUKUP MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN PROGRAM KERJANYA SEBAGAI PEMBANTU BUPATI. SETELAH MENGKAJI KEDALAMAN KEDUA PASAL TERSEBUT, MAKA BENTUK KESEPAKATAN PERIHAL PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN KELEMBAGAAN YANG DIMAKSUD KALAU MEMANG BENAR ADANYA  SUDAH MERUPAKAN TINDAKAN INKONSTITUSIONAL ATAU  MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  DAN SANGAT RISKAN BERDAMPAK PADA TERGANGGUNYA KINERJA PEMERINTAHAN YANG AKHIR-AKHIR INI MEMANG KITA RASAKAN, DAN AKAN MEMUNCULKAN KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT. OLEH KARENANYA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK DAN MORAL KEPADA MASYARAKAT, FRAKSI KAMI MOHON KLARIFIKASINYA DARI SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI !

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,

BERBEKAL PADA PEMAHAMAN TEORITIS, PEMAHAMAN YURIDIS,  NASKAH AKADEMIK DAN HASIL LAPORAN PANSUS BAHWA :

1. BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGAN BARANG DAERAH BERUPA TANAH DI BLOK MARGAWATI DAN SUKANEGLA DALAM BENTUK HIBAH.

SEBAGAIMANA TERSIRAT DAN TERSURAT DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH, PASAL 45 DAN PASAL 46, DAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, PASAL 57 DAN PASAL 58.   SELANJUTNYA DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN PANSUS BAHWA PEMINDAHTANGANAN BARANG YANG BERUPA TANAH INI DALAM BENTUK HIBAH LEBIH AMAN DARI SISI EKSES HUKUM KE DEPANNYA.

MAKA, FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYETUJUI PEMINDAHTANGAN BARANG DAERAH BERUPA TANAH DI BLOK MARGAWATI DAN SUKANEGLA DALAM BENTUK HIBAH. NAMUN FRAKSI KAMI MEMINTA KOMITMEN  PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT SEBAGAI PENERIMA HIBAH PEMINDAHTANGANAN ASET TANAH INI HARUS MENGUNTUNGKAN MASYARAKAT; BAIK UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELUARGA, PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT DALAM BETERNAK, DAN DAPAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DAGING UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT, DAN TERJAMINNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN DI SEKITARNYA, SELANJUTNYA BAHWA TUJUAN HIBAH INI UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN LAYANAN DASAR UMUM, SERTA PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH SEBAGAIMANA PASAL PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2005.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

1. BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN GARUT PERUBAHAN KERJASAMA TENTANG PENGALIHAN SISTEM  SPJBTL DARI ABODEMEN MENJADI METERISASI KWH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DENGAN PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN GARUT.

MENGINGAT PENERANGAN JALAN UMUM MERUPAKAN FASILITAS VITAL YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT, BAIK SEBAGAI SARANA KEAMANAN BAGI PARA PENGGUNA JALAN, SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANTU KELANCARAN DISTRIBUSI BARANG, DAN UNTUK MEMPERMUDAH SUASANA PERKOTAAN SEHINGGA PJU DAPAT DIKATAKAN PULA MEMILIKI FUNGSI ESTETIKA. SEMENTARA DISISI LAIN,  PEMBAYARAN BEBAN PEMANFAATAN PJU YANG KECENDERUNGAN TARIF DASAR LISTRIK TERUS NAIK, SEHINGGA MENGURANGI PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH.

SETELAH DIKAJI KEDALAMANNYA DI PANSUS, MAKA PENGALIHAN PENGELOLAAN PJU DARI SISTEM ABODEMEN MENJADI SISTEM METERISASI KWH  BANYAK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM NOTA BUPATI SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMASANGAN KWH PJU DAPAT MENGHITUNG PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK SETIAP BULAN SECARA PASTI;
2. MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGHEMATAN PEMBAYARAN REKENING PJU, DAN
3. PEMASANGAN PJU LIAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN, MENGINGAT DAPAT DIKONTROL MELALUI PEMBAYARAN.
4. TERJADINYA PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK BAGI KEPENTINGAN PJU SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.

OLEH KARENANYA DALAM MEMENUHI ASPEK LEGAL DAN BERBAGAI PERTIMBANGAN DI ATAS TADI. MAKA, FRAKSI PDI PERJUANGAN DAPATMENYETUJUI PERUBAHAN KERJASAMA TENTANG PENGALIHAN SISTEM  SPJBTL DARI ABODEMEN MENJADI METERISASI KWH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DENGAN PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN GARUT.

DEMIKIANLAH PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN INI DISAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA,

”POHON KALUA  TUMBUH DI TAMAN

MOHON MAAF ATAS SEMUA YANG KURANG BERKENAN”

WASSALAMU’ALAIKUM, WR. WB.

MERDEKA !!!